JAKARTATERKINI.ID - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melanjutkan program penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa.
Beliau menekankan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran. Presiden mengingatkan agar program ini tidak hanya diteruskan tetapi juga dipantau secara cermat.
Baca juga : InJourney Airports Prediksi 9,27 Juta Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru
Menanggapi usulan untuk menghentikan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa program bantuan sosial dijalankan untuk membantu keluarga miskin yang menghadapi kesulitan akibat kenaikan harga bahan pokok.
Ari menekankan bahwa program bantuan sosial merupakan upaya afirmasi pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
"Jadi, tidak ada kaitannya dengan proses pemilu," tegas Ari.
Baca juga : Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Selatan
Dia menegaskan bahwa sasaran program bantuan sosial telah jelas, dengan data yang mencakup nama dan alamat penerima. Proses penyaluran melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa, dan dapat diawasi oleh berbagai pihak.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk pengawasan oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," tambahnya.
Bagikan
