JT - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan bahwa pihaknya memiliki beberapa dugaan terkait masih tingginya harga beras meskipun Bulog telah mengeluarkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Salah satu dugaannya adalah adanya potensi penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, namun mungkin malah diubah kemasan menjadi beras komersial dan dijual tidak sesuai dengan arahan pemerintah.
Baca juga : BI: Cadangan Devisa RI Januari 2025 Capai USD 156,1 Miliar
“Kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen. Kami perlu melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah beras SPHP didistribusikan sesuai sasaran,” ujar Yeka saat melakukan inspeksi di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang diluncurkan oleh Perum Bulog sejak tahun 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasar dan mengendalikan kenaikan harga beras agar tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.
Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam kemasan curah berisi 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan beras jenis lain di pasaran.
Baca juga : DPR RI Sahkan Komposisi Ketua dan Wakil Ketua di Setiap Komisi
Dugaan kedua terkait tingginya harga beras saat ini, menurut Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan dalam produksi beras di dalam negeri.
“Ada kemungkinan produksi beras bermasalah atau terjadi penyelewengan dalam penyaluran beras SPHP,” tambahnya.
Bagikan
