JAKARTATERKINI.ID - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk merespons dengan cepat setiap laporan tentang kondisi potensial darurat bencana yang mungkin terjadi seiring dengan peningkatan curah hujan selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan hal ini di Jakarta pada hari Rabu. Menurutnya, BNPB telah menyiagakan Tim Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) di setiap daerah untuk merespons cepat kondisi darurat yang mungkin terjadi.

Tim Pusdalops, baik di tingkat pusat maupun di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah bersiaga di pos-pos di daerah rawan bencana. Mereka dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk proses penanggulangan bencana dan evakuasi.

Abdul Muhari menegaskan bahwa meskipun tim sudah siaga, hingga saat ini, belum ada laporan darurat kejadian bencana, terutama di DKI Jakarta, yang masuk pada hari ini.

Sebelumnya, BNPB telah menetapkan tujuh daerah, termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, sebagai prioritas penanganan darurat bencana hidrometeorologi selama periode Pemilu 2024, yang diperkirakan berlangsung dari 13 hingga 20 Februari. Hal ini bertepatan dengan periode pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Ketujuh daerah tersebut merupakan prioritas karena tingkat risiko bencana akibat cuaca ekstrem dan telah menjadi langganan bencana dalam tiga tahun terakhir. Mereka juga memiliki jumlah pemilih tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak.

BNPB berharap pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan terhindar dari dampak bencana alam. Situasi cuaca dan iklim telah disosialisasikan secara luas kepada publik oleh BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta instansi terkait lainnya.